Sekarang buat Paspor katanya susah

Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) KH Hafidz Taftazani menilai aturan baru bagi pemohon paspor  harus menyediakan deposit Rp 25 juta akan memberatkan calon jamaah umrah.

Meski tujuannya cukup baik yakni mencegah pengiriman TKI nonprofesional  dengan modus umrah, tapi sebenarnya ada cara lain yang cukup efektif  dan tidak memberatkan jamaah.

“Aturan itu merupakan bentuk kehati-hatian yang menyulitkan, karena sebenarnya masih ada cara lain yang bisa digunakan pemerintah,” kata KH Hafidz yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) kepada kabarumrahhaji.com di Jakarta, Kamis pagi (16/3/2017).

Untuk mencegah penyalahgunaan paspor tersebut, Hafidz yang juga Direktur Utama Al Haramain Jaya Wisata dan Al Anshor Asbihu Travel ini mengatakan, pihaknya selama ini melakukan beberapa cara ini yang tidak memberatkan jamaah, tapi cukup efektif menangkal praktik illegal tersebut.

“Kami meminta surat pernyataan yang berisi bahwa jamaah tersebut tidak akan melarikan diri ketika di Saudi, tidak minta dipulangkan jika meninggal dalam perjalanan di Saudi. Dan jika jamaah tersebut melarikan diri atau overstay, dalam surat pernyataan itu disebutkan adanya jaminan harta senilai Rp 80 juta sebagai tanda ganti yang harus diserahkan kePemerintah Saudi. Dalam surat penyataan itu disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat,” tutur KH Hafidz.

Namun, kata dia, ketentuan itu hanya berlaku untuk calon jamaah perempuan  karena biasanya perempuan di Saudi tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas di Saudi. Untuk jamaah laki-laki tidak perlu pakai surat pernyataan karena pemeriksaan terhadap pelaku overstay di Saudi sudah cukup ketat.

“Kalau untuk perempuan, kalau sudah memakai baju hitam, pakai cadar di Saudi tidak dilakukan pemeriksaan. Ada pengalaman di Saudi, jamaah kita masuk ke kamar kecil terus ganti pakaian, pakai cadar, dia aman jadi TKI,” tutur dia.

Seperti diberitakan, pemohon paspor baru di Indonesia kini diwajibkan memiliki deposito sebesar Rp 25 juta. Hal itu tercantum dalam surat edaran Ditjen Imigrasi bernomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia nonprofesiaonal.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Imigrasi Agung Sampurno membenarkan adanya surat edaran tersebut. Namun ia menegaskan bahwa ketentuan memiliki deposit itu tidak berlaku bagi semua pemohon.

“Syarat itu hanya diminta bagi mereka yang diduga kuat akan menjadi TKI nonprofesional. Bagi pemohon yang memiliki identitas kepegawaian tidak dimintakan syarat itu,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu, 15 Maret 2017.

Agung mengatakan, kebijakan ini dibuat dalam upaya menghapuskan maraknya pengiriman TKI nonprofesional. Sebab, biasanya mereka melakukan pengiriman dengan banyak modus, seperti menggunakan visa ziarah ke Timur Tengah atau visa umrah, sehingga Imigrasi merasa perlu mencegah mulai dari pembuatan dokumen awal.

“Jadi kami mau dorong keberangkatan mereka bekerja secara aman dan dilindungi benar saat berada di tempat yang dituju,” katanya. (nrd)

sumber kabarumrahhaji.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *